UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Yang Berubah untuk Pekerja

UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 (UU Nomor 27 Tahun 2026) sudah berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003. Buat kamu yang kerja kontrak atau baru melamar, empat hal paling terasa: batas kontrak, larangan menahan ijazah, pesangon, dan dana cadangan pesangon. Tulisan ini merangkum isinya dengan bahasa sederhana. Cek tanggal: 13 November 2026.

Kabar terbaru (November 2026)

Menurut pemberitaan media nasional, DPR dan pemerintah menyetujui RUU ini pada 6 Oktober 2026. UU ini terdiri atas 313 pasal. Peraturan pelaksananya, misalnya soal dana cadangan pesangon, belum semuanya terbit. Naskah resmi ada di JDIH (jdih.setneg.go.id) dan situs Kemnaker (kemnaker.go.id). Beberapa media menulis angka yang berbeda-beda, jadi kalau perlu kepastian pasal tertentu, baca naskah resminya atau tanya ke Disnaker setempat.

Kontrak kerja (PKWT): batas waktu dan perpanjangan

Menurut pemberitaan yang mengutip Pasal 82 ayat (2), kontrak waktu tertentu paling lama dua tahun. Kontrak itu hanya bisa diperpanjang dua kali, dan tiap perpanjangan paling lama satu tahun. Perusahaan yang mau memperpanjang harus memberi tahu secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.

Artinya, kamu punya alasan menanyakan status kalau kontrakmu terus diperpanjang tanpa pemberitahuan tertulis. Simpan semua salinan kontrak, termasuk foto dari HP.

Satu hal yang masih belum jelas: aturan turunan soal pencatatan kontrak belum terbit. Jadi tulis apa adanya: cara kerjanya di lapangan bisa baru berubah setelah ada peraturan pelaksana.

Outsourcing: pekerjaan apa saja yang masih boleh

Menurut ringkasan sejumlah media dan firma hukum, alih daya dibatasi untuk pekerjaan penunjang, misalnya kebersihan, penyediaan makanan, keamanan (satpam), dan angkutan pekerja. Rincian pasalnya belum kami verifikasi ke naskah resmi, jadi anggap ini gambaran umum. Kalau kamu bekerja lewat perusahaan penyedia tenaga kerja, tanyakan ke HRD jenis pekerjaanmu masuk golongan mana.

Ijazah tidak boleh ditahan perusahaan

Menurut Pasal 78 ayat (1) yang dikutip media, pemberi kerja dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan kerja. Ada pengecualian untuk ijazah dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian tertulis.

Yang perlu kamu lakukan:

• Jangan serahkan ijazah asli saat melamar atau tanda tangan kontrak. Berikan fotokopi atau salinan legalisir.
• Kalau perusahaan minta ijazah asli ditahan, anggap itu tanda bahaya. Baca juga ciri loker penipuan.
• Kalau ijazahmu sudah telanjur ditahan, minta bukti tertulis dan laporkan ke Disnaker.

Pesangon dan dana cadangan pesangon

Menurut Pasal 232 ayat (2), pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun berhak atas pesangon minimal satu bulan upah. Besarnya naik sesuai masa kerja, sampai sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih. Selain itu ada uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Pasal 253 ayat (1) mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon, dikelola lembaga pemerintah. Usaha mikro dan kecil dikecualikan. Cara kerjanya akan diatur lewat peraturan pemerintah, dan media menyebut batas waktunya satu tahun sejak 28 Oktober 2026. Sampai aturan itu terbit, belum ada pengumuman resmi soal mekanisme pencairannya.

Kalau kamu terkena PHK, baca hak pekerja dan cara klaim JKP.

Poin lain yang sering dibahas

Beberapa hal lain yang dikutip media dari UU ini:

• Cuti tahunan minimal 12 hari, dan cuti bersama tidak mengurangi jatah itu (Pasal 118 ayat 6).
• Cuti melahirkan minimal tiga bulan (Pasal 121 ayat 2).
• Upah untuk pekerjaan bernilai sama harus sama (Pasal 111 ayat 2).
• UMK harus lebih tinggi dari UMP (Pasal 137).
• Pekerja berbasis platform digital, termasuk ojol, mendapat hak atas jaminan sosial dan K3 dalam skema kemitraan (Pasal 102).

Soal magang, media menyebut perlindungan peserta magang diperkuat. Rinciannya belum kami cek ke naskah resmi.

Kapan berlaku dan apa yang harus kamu lakukan

UU ini berlaku sejak diundangkan, 28 Oktober 2026. Tapi banyak ketentuan masih menunggu peraturan pemerintah. Langkah praktis:

1. Baca kontrak sebelum tanda tangan: durasi, upah, dan status pekerjaan.
2. Simpan salinan kontrak, slip gaji, dan bukti kerja.
3. Jangan titipkan ijazah asli.
4. Kalau ada masalah, adukan ke Disnaker kabupaten/kota atau lewat kanal pengaduan Kemnaker.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Apakah UU ini sudah berlaku?

Ya, menurut pemberitaan sejak 28 Oktober 2026. Aturan pelaksananya sebagian belum terbit.

Berapa lama maksimal kontrak kerja?

Menurut Pasal 82 ayat (2) yang dikutip media: dua tahun, diperpanjang dua kali dengan tiap perpanjangan maksimal satu tahun. Cek naskah resmi untuk memastikan.

Boleh perusahaan menahan ijazah asli?

Tidak, menurut Pasal 78 ayat (1), kecuali ijazah dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai perusahaan dengan perjanjian tertulis.

Apakah pesangon naik?

Besarannya mengikuti masa kerja, dari satu sampai sembilan bulan upah menurut Pasal 232 ayat (2). Jumlah pastimu bergantung pada kasus dan aturan turunan.

Lagi cari kerja? Lihat loker untuk lulusan SMA/SMK dan siapkan lamaranmu dengan pembuat CV gratis.